BINTUNI-INSPIRATOR PAPUA- Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Papua Barat, I Putu Gede Astawa, S.H., M.H., melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Teluk Bintuni, Selasa (8/9/2026). Kunjungan tersebut menjadi momentum memperkuat sinergi antara Kejaksaan, pemerintah daerah, serta unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dalam mendukung pembangunan dan pelayanan hukum kepada masyarakat.
Kajati Papua Barat hadir bersama Asisten Tindak Pidana Khusus (Aspidsus) Agustiawan Umar, S.H., M.H., Asisten Pembinaan Kusuma Jaya Bulo, S.H., M.H., serta jajaran staf Kejaksaan Tinggi Papua Barat.
Rombongan disambut langsung Bupati Teluk Bintuni Yohanis Manibuy, S.E., M.H., Pj. Sekda Teluk Bintuni Ir. I.B. Putu Suratna, M.M., Ketua DPRK Teluk Bintuni Romilus Tatuta, S.E., Plt. Kepala Kesbangpol Zawal Halim, Dandim 1806/TB Letkol Inf. Yan Doli Manggala Simanjuntak, Kajari Teluk Bintuni Muhammad Ikbal, S.H., M.H., serta Kapolres Teluk Bintuni AKBP Marully Rachmat Azwar, S.H., S.I.K., M.M.
Penyambutan berlangsung dalam nuansa adat. Kajari Teluk Bintuni menyematkan tas noken kepada Kajati sebagai bentuk penghormatan dan penerimaan adat. Selanjutnya, Bupati Yohanis Manibuy memasangkan mahkota kepada Kajati Papua Barat.
Kajari Teluk Bintuni Muhammad Ikbal menyampaikan bahwa kunjungan tersebut merupakan kehormatan bagi jajaran Kejari Teluk Bintuni, terlebih Kajati yang baru menjabat berkenan mengunjungi langsung jajarannya.
Ia berharap kehadiran Kajati dapat memberikan motivasi dan penguatan bagi seluruh pegawai Kejari Teluk Bintuni dalam menjalankan tugas penegakan hukum serta meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
Muhammad Ikbal juga menjelaskan bahwa sejumlah bagian Kantor Kejari Teluk Bintuni masih dalam proses renovasi dan rehabilitasi. Pembangunan tersebut mendapat dukungan Pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni melalui bantuan hibah untuk meningkatkan fasilitas kantor.
Menurutnya, dukungan tersebut diharapkan semakin menunjang pelaksanaan tugas dan pelayanan hukum Kejari Teluk Bintuni kepada masyarakat.
Sementara itu, Bupati Yohanis Manibuy mengatakan kunjungan Kajati menjadi ruang penting untuk memperkuat silaturahmi, dialog, penyamaan persepsi, dan koordinasi antara pemerintah daerah dengan aparat penegak hukum.
Ia menegaskan bahwa pembangunan Teluk Bintuni yang tengah berlangsung di berbagai sektor membutuhkan kepastian hukum, tata kelola pemerintahan yang baik, serta hubungan kelembagaan yang harmonis.
“Pemerintah daerah senantiasa membuka ruang seluas-luasnya untuk kerja sama, konsolidasi dan sinergi dengan Kejaksaan Tinggi Papua Barat maupun Kejaksaan Negeri Teluk Bintuni,” kata Yohanis.
Menurutnya, sinergi yang kuat antara pemerintah daerah dan aparat penegak hukum harus bermuara pada manfaat nyata bagi masyarakat. Ia juga berharap pendekatan hukum yang dilakukan secara proporsional dan merata mampu menghadirkan rasa keadilan sekaligus mendukung percepatan pembangunan daerah.
Menanggapi hal tersebut, Kajati Papua Barat I Putu Gede Astawa menyampaikan apresiasi atas sambutan Bupati dan jajaran Forkopimda Teluk Bintuni.
Sebagai pejabat baru, kunjungan tersebut menjadi kesempatan bagi dirinya untuk memperkenalkan diri sekaligus membangun komunikasi langsung dengan para pemangku kepentingan di daerah.
Kajati mengaku terkesan melihat kekompakan pemerintah daerah bersama Forkopimda Teluk Bintuni. Ia menilai soliditas tersebut merupakan modal penting dalam menjaga stabilitas dan mendorong pembangunan.
“Saya sangat senang karena bisa melihat teman-teman, Bapak Bupati bersama Forkopimda itu sangat kompak. Saya harapkan ke depannya bisa lebih ditingkatkan,” ujarnya.
Ia juga menilai pembangunan di Teluk Bintuni cukup besar dan berharap berbagai program pembangunan terus berkembang sehingga manfaatnya semakin dirasakan masyarakat.
Dalam konteks tersebut, Kajati menegaskan bahwa peran Kejaksaan tidak semata-mata berada pada penegakan hukum. Kejaksaan juga memiliki fungsi pendampingan dan pemberian pertimbangan hukum kepada pemerintah daerah.
Melalui bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun), Kejaksaan dapat memberikan pendapat dan pertimbangan hukum kepada pemerintah, khususnya dalam proses pengambilan kebijakan dan pelaksanaan pembangunan.
Kajati menekankan pentingnya membangun komunikasi sejak awal agar kebijakan pemerintah daerah tetap berada dalam koridor hukum.
“Kalau masih bisa dibina, kita beri saran. Kita diskusi bersama, sehingga persoalan tidak langsung berujung pada proses hukum,” tegasnya.
Menurutnya, pencegahan dan pembinaan merupakan bagian penting dari pelaksanaan tugas Kejaksaan. Pendekatan tersebut diharapkan dapat meminimalkan potensi persoalan hukum tanpa mengurangi ketegasan dalam penegakan hukum.
Kajati juga mengajak seluruh unsur Forkopimda mempertahankan kekompakan dan situasi keamanan Teluk Bintuni yang kondusif. Stabilitas keamanan dinilai menjadi salah satu fondasi utama agar pembangunan dapat berjalan secara berkelanjutan.
Kunjungan kerja tersebut diharapkan memperkuat hubungan kelembagaan antara Kejaksaan dan Pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni, sekaligus meningkatkan efektivitas koordinasi dalam mendukung pembangunan, kepastian hukum, dan pelayanan kepada masyarakat.(BEN)
