TELUK BINTUNI-INSPIRATOR PAPUA- Kabupaten Teluk Bintuni menjadi salah satu daerah paling strategis dalam peta energi nasional. Melalui produksi gas alam cair (LNG) dari berbagai lapangan migas yang beroperasi di wilayah tersebut, Teluk Bintuni disebut menyuplai lebih dari sepertiga kebutuhan gas alam Indonesia.
Kontribusi besar itu kembali ditegaskan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia saat menghadiri peringatan Hari Ulang Tahun ke-22 Kabupaten Teluk Bintuni. Menurutnya, daerah ini memiliki peran vital dalam menjaga ketahanan energi nasional dan mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia.
Melalui Proyek Tangguh LNG dan sejumlah kegiatan industri migas lainnya, gas alam dari daratan dan perairan Teluk Bintuni diproses serta disalurkan ke berbagai wilayah di Indonesia. Energi tersebut menjadi penopang pembangkit listrik, kebutuhan industri, hingga konsumsi rumah tangga jutaan masyarakat.
Namun di balik besarnya kontribusi tersebut, masyarakat adat dan pemerintah daerah menilai manfaat pembangunan yang diterima Teluk Bintuni masih belum sebanding dengan kekayaan alam yang dihasilkan.
Masyarakat tujuh suku asli pemilik hak ulayat di wilayah operasi migas mengaku masih menghadapi berbagai persoalan mendasar. Akses terhadap pendidikan berkualitas, pelayanan kesehatan, hunian yang layak, serta kesempatan kerja yang merata masih menjadi harapan yang belum sepenuhnya terwujud.
Persoalan ketenagakerjaan menjadi salah satu sorotan utama. Banyak generasi muda asli Teluk Bintuni dinilai belum memperoleh kesempatan bekerja secara proporsional di sektor industri yang berkembang di daerah mereka sendiri.
Padahal, Teluk Bintuni merupakan salah satu kawasan dengan cadangan gas terbesar di Indonesia. BP Tangguh tercatat mengelola cadangan gas sekitar 23,8 triliun kaki kubik (TCF) dan telah berproduksi sejak 2009. Selain itu, Genting Oil melalui proyek Asap-Merah-Kido (AMK) juga tengah mempersiapkan produksi LNG yang ditargetkan mulai beroperasi pada 2027.
Di tengah besarnya aktivitas industri tersebut, perhatian publik kini tertuju pada realisasi hak daerah atas Participating Interest (PI) 10 persen. Skema ini memberikan kesempatan bagi daerah penghasil untuk memiliki kepemilikan saham dalam proyek migas melalui Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), sehingga dapat memperoleh manfaat ekonomi secara langsung selain Dana Bagi Hasil (DBH).
Ketua Badan Advokasi Hukum dan HAM Golkar Papua Barat, Alif Permana, menegaskan bahwa PI 10 persen merupakan hak yang dijamin dalam regulasi pemerintah dan menjadi instrumen penting untuk memastikan daerah penghasil turut menikmati keuntungan dari eksploitasi sumber daya alamnya.
Menurutnya, perjuangan memperoleh PI bukan semata-mata persoalan bisnis, melainkan bagian dari upaya menghadirkan keadilan bagi masyarakat yang selama puluhan tahun hidup berdampingan dengan aktivitas industri migas.
Dana yang diperoleh melalui PI diharapkan dapat digunakan untuk memperkuat pembangunan daerah, mulai dari peningkatan kualitas pendidikan, pelayanan kesehatan, pembangunan infrastruktur dasar, hingga pemberdayaan ekonomi masyarakat lokal.
Bagi masyarakat Teluk Bintuni, tuntutan tersebut bukanlah permintaan berlebihan. Sebagai daerah yang selama ini menjadi salah satu penopang utama energi nasional, mereka berharap kekayaan alam yang dihasilkan tidak hanya mengalir keluar daerah, tetapi juga kembali menjadi sumber kesejahteraan bagi masyarakat yang hidup di atas tanah penghasil energi tersebut.
Dengan kontribusi yang begitu besar terhadap ketahanan energi Indonesia, harapan akan pembangunan yang lebih adil dan merata di Teluk Bintuni kini menjadi agenda penting yang terus diperjuangkan. Sebab, bagi masyarakat setempat, keberhasilan pembangunan tidak hanya diukur dari besarnya produksi gas yang dihasilkan, tetapi juga dari sejauh mana manfaatnya dapat dirasakan oleh rakyat yang menjadi bagian dari daerah penghasil itu sendiri.(Ben)
