BINTUNI-INSPIRATOR PAPUA- Pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni, Papua Barat, mulai mematangkan rencana pengembangan Angkutan Masyarakat Bintuni (AMB) Laut untuk memperkuat konektivitas transportasi, terutama bagi masyarakat di wilayah pesisir.
Rencana tersebut dibahas dalam Focus Group Discussion (FGD) Pengembangan AMB Laut sekaligus pemaparan laporan pendahuluan penyusunan Dokumen Kajian Water Taxi Kabupaten Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2026.
Kegiatan yang berlangsung di Aula Kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Teluk Bintuni, Rabu (2/9/2026), dibuka Asisten III Bidang Administrasi Umum Sekretariat Daerah Teluk Bintuni, Jacomina Jane Mahdalena Fimbay, yang mewakili Bupati Teluk Bintuni Yohanis Manibuy.
Plt. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Teluk Bintuni Jandri Salakory mengatakan, pengembangan AMB Laut diperlukan untuk menjawab kebutuhan transportasi masyarakat yang tinggal di kawasan pesisir.
Menurut dia, pemerintah daerah sebelumnya telah menghadirkan AMB Darat yang manfaatnya telah dirasakan masyarakat. Namun, kondisi geografis Teluk Bintuni dan luas wilayah pelayanan membuat pengembangan transportasi laut menjadi kebutuhan berikutnya.
“Untuk menjawab kebutuhan dan tuntutan masyarakat, khususnya masyarakat di wilayah pesisir, maka kebutuhan transportasi laut menjadi salah satu kebutuhan yang sangat penting,” kata Jandri.
Jandri menjelaskan, AMB Laut nantinya diharapkan dapat menjangkau wilayah pesisir yang selama ini masih memiliki keterbatasan akses transportasi.
Pemerintah juga merencanakan integrasi antara layanan transportasi laut dan AMB Darat sehingga konektivitas masyarakat dari wilayah pesisir menuju pusat pelayanan dapat semakin mudah.
“Ke depan, kita ingin membangun konektivitas antara transportasi darat dan transportasi laut, sehingga masyarakat dapat memperoleh akses transportasi yang lebih mudah dan menjangkau wilayah-wilayah pesisir,” ujarnya.
Namun, sebelum diterapkan, pemerintah daerah perlu memastikan konsep transportasi laut yang dibangun sesuai dengan kondisi geografis dan kebutuhan masyarakat.
Karena itu, Dinas Perhubungan menggandeng PT Atlas Bandung untuk melakukan kajian yang mencakup aspek teknis, akademis, sosial, dan budaya.
Kajian tersebut antara lain akan menjadi dasar untuk menentukan rute, jaringan pelayanan, kebutuhan armada, tarif, subsidi, keselamatan, kelembagaan, serta prasarana pendukung AMB Laut.
Jacomina mengatakan, pengembangan AMB telah memiliki dasar hukum melalui Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Sistem Transportasi Angkutan Masyarakat Bintuni (AMB).
Regulasi tersebut menjadi landasan pengembangan sistem AMB yang mencakup transportasi darat, laut, dan udara.
Selama ini, implementasi AMB lebih banyak dilakukan pada sektor transportasi darat. Pemerintah kini mulai memperluas konsep tersebut ke sektor transportasi laut.
“Kita perlu melihat kembali kebutuhan masyarakat, termasuk persoalan rute dan jaringan, armada, tarif dan subsidi, keselamatan, kelembagaan serta prasarana yang akan digunakan,” kata Jacomina.
Ia berharap dokumen kajian AMB Laut dapat diselesaikan pada 2026 sehingga pemerintah daerah memiliki dasar perencanaan yang lebih matang untuk mulai mengoperasikan layanan tersebut pada 2027.
Jacomina menilai transportasi laut memiliki peran penting bagi masyarakat yang tinggal di wilayah pesisir, khususnya daerah yang sulit mengakses pusat pelayanan di Kota Bintuni.
Menurut dia, keterbatasan transportasi bahkan dapat menjadi persoalan serius dalam situasi darurat, seperti ketika warga membutuhkan akses cepat ke fasilitas kesehatan.
“Transportasi laut ini sangat dibutuhkan masyarakat. Kadang-kadang masyarakat mengalami kesulitan ketika harus menunggu transportasi, apalagi dalam kondisi darurat ketika ada warga yang sakit,” ujarnya.
Ia meminta proses penyusunan kajian tidak hanya melibatkan pemerintah dan konsultan, tetapi juga masyarakat pesisir, masyarakat adat, tokoh agama, tokoh pemuda, dan tokoh perempuan.
Keterlibatan berbagai unsur tersebut dinilai penting agar kajian yang disusun benar-benar mencerminkan kebutuhan masyarakat di lapangan.
Pemerintah daerah juga membuka peluang pengembangan skema transportasi yang berkelanjutan, tidak semata-mata mengandalkan subsidi, tetapi juga dapat melibatkan masyarakat maupun pihak ketiga.
Jacomina berharap FGD menghasilkan rekomendasi konkret mengenai konsep operasional AMB Laut sehingga layanan tersebut nantinya dapat berjalan aman, efektif, efisien, berkelanjutan, dan sesuai kebutuhan masyarakat Teluk Bintuni.(BEN)
