TIMIKA-INSPIRATOR PAPUA— Bupati Yohanis Manibuy menghadiri rapat koordinasi kepala daerah se-Tanah Papua dalam rangka penguatan implementasi Otonomi Khusus (Otsus) dan percepatan pembangunan Papua, yang berlangsung di Kabupaten Timika, 11–12 Mei 2026.
Kegiatan yang diselenggarakan Asosiasi Kepala Daerah Provinsi se-Tanah Papua itu mempertemukan enam gubernur serta para bupati dan wali kota dari seluruh wilayah Papua. Forum tersebut mengusung tema “Penguatan Implementasi Kebijakan Otonomi Khusus Papua dalam rangka mewujudkan Papua yang lebih sejahtera”.
Rapat koordinasi dibuka oleh Staf Khusus Menteri Dalam Negeri Bidang Pemerintahan Desa dan Pembangunan Perbatasan, Hoiruddin Hasibuan. Hadir pula anggota Komisi II DPR RI, Komarudin Watubun, bersama sejumlah perwakilan kementerian, lembaga, dan pemangku kepentingan strategis lainnya.
Dalam kegiatan tersebut, Yohanis Manibuy didampingi Kepala Bappelitbangda Teluk Bintuni, Rifaldi Kwando.
Forum itu menjadi wadah pembahasan arah pembangunan Papua ke depan, termasuk penguatan tata kelola pemerintahan dan efektivitas penggunaan dana Otsus guna mendorong kesejahteraan masyarakat.
Pada kesempatan itu, Yohanis Manibuy menyampaikan apresiasi kepada Presiden Prabowo Subianto atas peningkatan alokasi dana Otsus Papua tahun anggaran 2026.
Dalam rapat koordinasi tersebut terungkap bahwa alokasi dana Otsus Papua tahun 2026 meningkat signifikan menjadi Rp 12,69 triliun.
Menurut Yohanis, kebijakan pemerintah pusat tersebut menunjukkan komitmen terhadap percepatan pembangunan di daerah otonomi khusus, terutama dalam pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat.
“Kenaikan Dana Otsus adalah bukti pemerintah pusat hadir dan mendengar aspirasi daerah. Kami berharap kolaborasi yang terbangun melalui Rakor Otsus kepala daerah se-Tanah Papua dapat memperkuat implementasi Otsus agar lebih produktif dan selaras dengan program peningkatan kesejahteraan masyarakat,” kata Yohanis.
Ia menambahkan, Pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni siap terlibat aktif dalam sinergi bersama pemerintah pusat dan seluruh pemangku kepentingan agar pemanfaatan dana Otsus sejalan dengan arah pembangunan nasional dan kebutuhan masyarakat di daerah.
Menurut dia, dukungan terhadap program strategis nasional di Tanah Papua perlu terus diperkuat pada periode 2026 hingga 2029 guna mendorong pembangunan yang merata dan berkelanjutan.
Sementara itu, Ketua Asosiasi Kepala Daerah se-Tanah Papua, Meki Fritz Nawipa, mengatakan forum tersebut menjadi momentum penting untuk menyatukan arah dan langkah bersama dalam mempercepat pembangunan Papua yang inklusif dan berdaya saing.
Ia mengingatkan seluruh kepala daerah agar penggunaan dana Otsus benar-benar memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat Papua.
“Setiap rupiah dana Otsus yang dikucurkan pemerintah pusat harus dialokasikan untuk memberikan manfaat bagi masyarakat Papua,” ujar Meki.
Rapat koordinasi itu diharapkan menghasilkan langkah strategis dan konkret dalam memperkuat implementasi kebijakan Otsus, meningkatkan efektivitas tata kelola pemerintahan, serta mempercepat pembangunan di berbagai sektor di Papua.(Ben)
