MANOKWARI-INSPIRATOR PAPUA — Pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni dinilai berhasil menekan angka kemiskinan ekstrem secara signifikan dalam dua tahun terakhir. Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Papua Barat mencatat angka kemiskinan ekstrem di daerah tersebut turun menjadi 5,86 persen pada 2025, dari sebelumnya 18,07 persen pada 2024.
Capaian itu diungkapkan Kepala BPS Provinsi Papua Barat, Ir. Merry, dalam pemaparannya pada kegiatan Musrenbang Otonomi Khusus (Otsus) dan RKPD Papua Barat Tahun 2027 di Manokwari, Kamis (7/5/2026).
Menurut Merry, Teluk Bintuni menjadi daerah dengan penurunan angka kemiskinan ekstrem tertinggi di Papua Barat dalam periode 2024–2026.
“Kabupaten yang paling berhasil melakukan penurunan angka kemiskinan ekstrem dari periode 2024–2025 hingga 2025–2026 adalah Kabupaten Teluk Bintuni. Realisasi penurunannya mencapai 5,86 persen,” ujarnya.
Ia menjelaskan, capaian tersebut menempatkan Kabupaten Teluk Bintuni sebagai salah satu daerah dengan kinerja terbaik secara nasional dalam pengentasan kemiskinan ekstrem.
“Dari 514 kabupaten/kota di seluruh Indonesia, Teluk Bintuni mampu menurunkan angka kemiskinan ekstrem hingga berada di kisaran 5 sampai 6 persen. Ini patut diapresiasi,” kata Merry.
BPS Papua Barat menilai keberhasilan tersebut tidak terlepas dari komitmen Pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni dalam menjalankan program-program pengentasan kemiskinan berbasis data. Salah satu langkah yang diapresiasi yakni penggunaan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai acuan intervensi program pemerintah daerah.
Menurut Merry, penggunaan DTSEN sejalan dengan Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025 tentang optimalisasi pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem.
“Penggunaan DTSEN penting agar ada sinergi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Dengan menggunakan data desil 1 sampai 4 dalam intervensi program, maka percepatan pengentasan kemiskinan ekstrem dapat dilakukan secara lebih terarah dan berjenjang,” ujarnya.
Meski demikian, ia mengingatkan bahwa penurunan angka kemiskinan harus terus dibarengi dengan program keberpihakan yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat.
Menurut dia, organisasi perangkat daerah (OPD) teknis harus memperkuat program di sektor pendidikan, kesehatan, serta pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui bantuan modal usaha dan peningkatan kemandirian ekonomi warga.
“Kolaborasi berkelanjutan antara pemerintah daerah, pemerintah provinsi, hingga pemerintah pusat sangat penting untuk memastikan program-program pengentasan kemiskinan berjalan efektif,” katanya.
BPS Papua Barat juga mendorong pemerintah daerah membangun kerja sama melalui nota kesepahaman (MoU) dengan BPS guna memaksimalkan pemanfaatan data sosial ekonomi dalam penyusunan kebijakan pembangunan daerah.
“Kita berharap angka kemiskinan ekstrem di wilayah Papua Barat terus menurun melalui kolaborasi dan kebijakan yang tepat sasaran,” ujar Merry.
Atas capaian tersebut, Pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni dinilai layak kembali memperoleh dana insentif fiskal dari pemerintah pusat. Dana tersebut diberikan sebagai bentuk apresiasi kepada daerah yang dinilai berhasil menekan angka kemiskinan ekstrem serta mampu mengoptimalkan program penanggulangan kemiskinan melalui kebijakan kepala daerah.(Ben)
