BINTUNI-INSPIRATOR PAPUA- Bupati Teluk Bintuni Yohanis Manibuy S.E M.H,menyampaikan jawaban pemerintah daerah atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRK terhadap Nota Keuangan dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025. Penyampaian itu dilakukan dalam Sidang Paripurna Masa Sidang III Tahun 2026 di DPRK Teluk Bintuni, Selasa (28/7/2026).
Dalam pidatonya, Yohanis mengapresiasi masukan, kritik, dan saran dari seluruh fraksi. Menurut dia, pandangan fraksi menjadi bahan evaluasi untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan, pengelolaan keuangan daerah, dan pelayanan kepada masyarakat.
Menanggapi Fraksi NasDem, Yohanis mengakui struktur APBD Teluk Bintuni masih bergantung pada dana transfer pemerintah pusat dan pemerintah provinsi. Karena itu, pemerintah daerah berkomitmen meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) melalui intensifikasi pajak dan retribusi, pemetaan potensi pendapatan, serta digitalisasi sistem pemungutan.
Pemerintah daerah juga akan menerapkan penganggaran berbasis hasil (Outcome-Based Budgeting) agar setiap program disusun berdasarkan kebutuhan masyarakat serta selaras dengan visi dan misi kepala daerah, RPJMD, RKPD, dan kebijakan nasional. Selain itu, pemerintah akan mengkaji pemberian akses baca (read-only) Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) kepada anggota DPRK sesuai ketentuan yang berlaku. Seluruh kepala organisasi perangkat daerah juga diwajibkan menghadiri rapat paripurna sebagai bentuk penghormatan terhadap fungsi legislatif.
Menjawab pandangan Fraksi Partai Golkar, Yohanis menegaskan komitmen mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melalui penguatan tata kelola keuangan yang akuntabel dan transparan. Pemerintah juga akan memperbaiki perencanaan berbasis kinerja, mengoptimalkan PAD melalui digitalisasi, meningkatkan pengelolaan sisa lebih perhitungan anggaran (SILPA), serta memastikan belanja daerah memberikan dampak nyata bagi sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur.
Komitmen serupa disampaikan kepada Fraksi PPP, yakni mempercepat realisasi anggaran, memperbaiki pertanggungjawaban organisasi perangkat daerah, mengoptimalkan SILPA, dan menjaga opini WTP agar daerah berpeluang memperoleh insentif fiskal dari pemerintah pusat.
Sementara itu, menanggapi Fraksi Partai Persatuan Indonesia, pemerintah daerah menyatakan akan meningkatkan kualitas jalan di kawasan perkotaan dan distrik, menata pepohonan di jalan protokol, serta memperkuat layanan kesehatan di RSUD Bintuni dan RS Pratama Babo melalui penambahan tenaga medis dan fasilitas kesehatan.
Upaya penanggulangan HIV/AIDS juga akan diperkuat melalui kerja sama lintas sektor hingga tingkat puskesmas dan posyandu. Di bidang ekonomi, pemerintah berencana mengembangkan koperasi, usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta badan usaha milik daerah (BUMD) agar mampu menjadi pemasok kebutuhan perusahaan besar yang beroperasi di Teluk Bintuni, seperti BP LNG Tangguh dan Genting Oil. Optimalisasi Pasar Rakyat Manimeri juga menjadi bagian dari agenda pemerintah, sedangkan dukungan kepada UNIMUTU dan ITB akan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
Menanggapi Fraksi Partai Demokrasi Gerakan Nasional, pemerintah berkomitmen menjelaskan penyebab SILPA Tahun Anggaran 2025, menindaklanjuti rekomendasi BPK, serta memaparkan capaian program prioritas di bidang pendidikan, kesehatan, dan pelayanan publik. Pengelolaan aset daerah dan digitalisasi penerimaan juga akan terus diperkuat, termasuk kajian mengenai akses SIPD bagi DPRK untuk mendukung fungsi pengawasan.
Adapun kepada Fraksi Otonomi Khusus, pemerintah menyatakan mendukung pelibatan BP3OKP, MRP, DPR Papua, dan DPRK dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Otonomi Khusus. Pemerintah juga berencana memisahkan pengelolaan Dana Otonomi Khusus dari sumber pendanaan lainnya guna meningkatkan transparansi.
Selain itu, pemerintah akan mempercepat penyelesaian tapal batas Teluk Bintuni dan Fakfak di kawasan Bomberay melalui koordinasi dengan pemerintah provinsi, pemerintah pusat, dan para pemangku adat. Usulan pembangunan Kantor Dewan Adat Papua Wilayah Bintuni juga akan dikaji dengan mempertimbangkan kemampuan fiskal daerah.
“Seluruh masukan fraksi merupakan bahan evaluasi penting bagi pemerintah daerah. Kami ingin tata kelola pemerintahan semakin akuntabel, transparan, partisipatif, serta mampu menghadirkan pembangunan yang merata bagi seluruh masyarakat Teluk Bintuni,” ungkap Yohanis menutup penyampaian jawaban pemerintah.(Tim/Ben)
